Apakah Karena Jajahan Negara Belanda, Indonesia Tidak Maju?. Melihat dari sejarahnya, Indonesia menjadi sebuah negara peninggalan VOC yang bekerja bukan atas dasar efisiensi suatu negara tetapi berdasarkan hitungan untung rugi sebuah maskapai dagang. Dari warisan VOC inilah pemerintah kolonial membentuk sistem birokrasi modern, Herman Willem Daendels adalah penguasa pertama yang membangun fondasinya.
Konsep negara dan birokrasi modern pertama kali dicetuskan oleh Daendels demi efektifitas pengaturan negara jajahan. Salah satu jalannya adalah dengan melakukan sentralisasi pemerintahan dan mengontrol bawahan secara ketat. Inspirasinya didapat dari model negara Napoleon di Eropa, Daendels sendiri memang pengagum Napoleon dan pengikut revolusi Prancis.
Bagaimana Belanda Ketika Menjajah Indonesia
Dalam waktu 3 dekade setelah VOC runtuh, birokrasi Hindia Belanda menjadi semakin efektif. Dibawah pemerintahan Van Den Bosch yaitu seorang gubernur Jenderal yang mencetuskan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Bahkan pada akhir abad ke 19, Hindia Belanda banyak dipuji karena memiliki aparatus birokrasi paling efektif diantara negara-negara jajahan dan dijuluki sebagai negara pegawai.
Birokrasi Hindia Belanda menganut dual sistem yaitu terdiri dari pegawai Eropa dan pegawai pribumi dan ini bukanlah kategori berdasarkan rasial melainkan berdampak pada cara pengelolaan dan peran masing-masing kategori. Dalam kategorisasi kolonial, tidak akan mungkin pemerintah mengekspor orang Eropa dalam jumlah yang sangat besar untuk menjadi pegawai di negara jajahan. Dan cara para praktisnya adalah mengangkat pegawai pribumi berdasarkan pertimbangan, memanfaatkan priyai bumi putra sekaligus mendidik mereka dalam dunia birokrasi modern.
Meski kemudian Belanda terkadang mengalami kerepotan karena banyak pegawai yang tidak becus dalam mengurus pekerjaan. Para pegawai pribumi memang dinyatakan secara resmi sebagai pergawai Belanda sekaligus menjadi pemimpin rakyat. Selain sebagai wakil pemerintah, mereka juga ditugaskan untuk semua masalah internal masyarakat.
Posisi pegawai pribumi menjadi sangat menentukan pada saat tanam paksa mulai diberlakukan pada tahun 1830-1870. Ujung tombak pemerintah kolonial untuk memperolah hasil pertanian adalah para bupati, mereka diserahi tanggung jawab untuk menggenjot hasil agraria ekspor dan menjadi koordinator para petani pemilik tanah. Sistem Cultuur Procenten pada zaman tanam paksa membuat para bupati semakin semangat untuk meraup uang sebanyak-banyaknya dari hasil tanaman rakyat.
Sistem ini adalah insentif dari pemerintah bagi pejabat yang daerahnya mampu menghasilkan panen melebihi target yang sudah ditentukan. Jika sebuah kabupaten mampu menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target yang ditetapkan pemerintah, bupati bersangkutan akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Karena itulah seorang bupati dan pejabat pribumi lain bisa sangat kaya raya dalam masa tanam paksa sementara rakyat yang diurusnya tetap saja miskin.
Setelah kita tahu gambaran keadaan yang ada pada pemerintahan kolonialisme, mari lanjut ke mekanismenya. Mekanisme kenaikan pangkat dalam pejabat pribumi pada abad ke 19 tidak berdasarkan ukuran-ukuran lain seperti yang kita bayangkan dalam birokrasi modern. Tingkat pendidikan, prestasi kerja, senioritas, dan teman dekat dipastikan menjadi faktor cepat naik pangkat yang berlaku.
Para pejabat pribumi pada saat itu, pada umumnya menjilat para atasan Belanda. Begitu pula para pejabat pribumi kelas rendah menjilat pejabat pribumi yang lebih tinggi. Dari situlah kita dapat menyimpulkan bagaimana korupsi dan nepotisme sudah tertanam sejak VOC berdiri hingga bangkrut sampai terbentuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan dual sistemnya.
Jadi apakah nasib suatu negara bergantung pada siapa penjajahnya?. Siapapun penjajahnya baik itu Inggris, Belanda ataupun Prancis tetap saja penjajahan dimata kita adalah sebuah kejahatan. Keadaan suatu negara yang maju, tertinggal atau berkembang semuanya kembali kepada masing-masing negara tersebut.
Apabila setiap negara sadar akan kejahatan korupsi, mengelola dan mengatur sumber dayanya dengan baik dan berbagai faktor lainnya yang bisa menjadikan negara lebih berkembang bahkan lebih maju. Maka siapapun penjajah pada zaman dahulu tidak akan mempengaruhi kemajuan negara tersebut apabila unsur penghambatnya masih mengakar.
